• Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat oleh perangkat desa yang dipimpin oleh kepala desa dalam wilayah desa sesuai peraturan perundang‑undangan. Pemerintahan desa bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat desa.

Fungsi pemerintahan desa:

1. Pelayanan publik: memberikan layanan administrasi kependudukan, surat‑menyurat, dan layanan dasar kepada warga.
2. Penyusunan dan pelaksanaan pembangunan desa: merencanakan (musrenbang/desa), melaksanakan, dan memelihara program pembangunan fisik dan sosial.
3. Pengelolaan keuangan desa: menyusun APBDes, mengelola anggaran, pertanggungjawaban dan transparansi penggunaan dana.
4. Pembinaan kemasyarakatan: meningkatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan komunitas.
5. Pemberdayaan masyarakat: memfasilitasi usaha ekonomi lokal, pelatihan, dan partisipasi warga dalam pembangunan.
6. Penegakan peraturan desa: membuat dan melaksanakan peraturan desa serta menegakkan norma dan ketertiban lokal.
7. Penyelesaian konflik lokal: mediasi dan penanganan masalah sosial di tingkat desa.
8. Pelaksanaan layanan dasar dan perlindungan sosial: program kesejahteraan, bantuan, posyandu, dan ketahanan sosial.
9. Koordinasi dengan pemerintah tingkat lebih tinggi: melaporkan, mengusulkan program, dan menyinergikan kebijakan kabupaten/kota/provinsi.
10. Penanggulangan bencana dan ketahanan lingkungan: perencanaan mitigasi, koordinasi evakuasi, dan rehabilitasi pascabencana.